Breaking News
light_mode
Topik Hangat
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Berita » Situasi Memanas Jelang Eksekusi Tongkonan Ka’pun

Situasi Memanas Jelang Eksekusi Tongkonan Ka’pun

  • account_circle BeritaTerkini
  • calendar_month Sel, 2 Des 2025
  • comment 0 komentar

BERITATERKINI, MAKALE — Menjelang pelaksanaan eksekusi Tongkonan Ka’pun oleh Pengadilan Negeri (PN) Makale pada Kamis (4/12), situasi di lapangan memanas. Pihak keluarga yang akan tereksekusi menolak keputusan tersebut dan menggelar aksi demonstrasi di DPRD Tana Toraja serta Kantor PN Makale.

Aksi protes dipimpin oleh Aliansi Sangtorayan, yang terdiri dari gabungan pemuda, remaja, serta keluarga besar Tongkonan Ka’pun yang menuntut keadilan atas putusan yang dinilai merugikan mereka.

Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. PN Makale telah resmi menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi tertanggal 4 Desember, yang ditandatangani Ketua PN Makale, Medi Rapi Batara Randa, SH., MH.

Di DPRD Tana Toraja, massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kendek Rante dan Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto L. Paundanan, di pelataran gedung dewan.

Kendek Rante menjelaskan bahwa penyampaian aspirasi kepada DPRD idealnya dilakukan melalui mekanisme persuratan agar dapat dilayani secara optimal.

“Apa yang dialami warga tentu kami turut rasakan. Betapa berat dan pedihnya melihat tongkonan sebagai simbol keluarga berpotensi dieksekusi menggunakan alat berat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa meski Forkopimda telah melakukan mediasi antara pemohon dan termohon, tidak tercapai titik damai sehingga hukum harus ditegakkan.

Wakil Bupati Erianto menambahkan bahwa Pengadilan memiliki tugas untuk menuntaskan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Eksekusi Tongkonan Ka’pun sebelumnya telah ditunda. Pemda sudah berupaya memfasilitasi mediasi agar ditempuh eksekusi damai, namun tidak ada kesepakatan. Putusan hukum yang sudah inkracht wajib dijalankan,” tegasnya.

Erianto menyebut bahwa seluruh pihak turut prihatin karena tongkonan sebagai lambang persatuan dan warisan leluhur berusia ratusan tahun harus menghadapi proses eksekusi.(*)

  • Penulis: BeritaTerkini

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Tana Toraja Hadiri Exit Meeting Laporan Keuangan Daerah

    Bupati Tana Toraja Hadiri Exit Meeting Laporan Keuangan Daerah

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle BeritaTerkini
    • visibility 53
    • 0Komentar

    BERITATERKINI, MAKALE, Bupati dr. Zadrak Tombeg, bersama Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto Paundanan, menghadiri kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 di Makale, Rabu (6/5/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian akhir dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pengelolaan keuangan Tana Toraja Tahun 2025. […]

  • 315 Napi Rutan Makale Tana Toraja Terima Remisi, Dua Langsung Bebas di HUT RI ke-80

    315 Napi Rutan Makale Tana Toraja Terima Remisi, Dua Langsung Bebas di HUT RI ke-80

    • calendar_month Ming, 17 Agu 2025
    • account_circle Redaksi Berita Terkini
    • visibility 432
    • 0Komentar

    BERITATERKINI, MAKALE – Sebanyak 315 narapidana Rutan Kelas II/B Makale menerima remisi pidana Dasawarsa dan remisi umum dari pemerintah, dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, dua orang narapidana langsung dinyatakan bebas setelah menerima remisi. Keduanya adalah Amirullah Bin Alm Petta Umareng, kasus penggelapan, dan Michel Petric Mangampa Bin Benyamin Mangampa, kasus […]

  • DPRD Tana Toraja Tetapkan Perda Inisiatif Dewan

    DPRD Tana Toraja Tetapkan Perda Inisiatif Dewan

    • calendar_month 12 jam yang lalu
    • account_circle Redaksi Berita Terkini
    • visibility 6
    • 0Komentar

    BERITATERKINI, MAKALE, DPRD Tana Toraja, Selasa (21/7) tetapkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) No 10 tahun 2016 tentang kelembagaan (Susunan Perangkat Daerah). Perubahan kedua Perda No 10 merupakan Ranperda inisiatif DPRD Tana Toraja dengan ketua Pansus Stepanus Maluangan dari fraksi PDIP. Setelah Perda ditetapkan pada paripurna dewan dipimpin Ketua DPRD Kendek Rante, dihadiri bupati dr Zadrak […]

  • Komisi I DPRD Tana Toraja Sasar Kecamatan, Maksimalkan Fungsi Pengawasan

    Komisi I DPRD Tana Toraja Sasar Kecamatan, Maksimalkan Fungsi Pengawasan

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle BeritaTerkini
    • visibility 108
    • 0Komentar

    BERITATERKINI, MAKALE — Komisi I DPRD Tana Toraja melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke seluruh 19 kecamatan di Kabupaten Tana Toraja. Kegiatan ini dilakukan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memperkuat koordinasi antara DPRD dengan organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja di tingkat kecamatan. Salah satu kunjungan tersebut dilaksanakan pada Rabu (28/1/2026) di Kecamatan Mengkendek. Kunker dipimpin […]

  • Bupati Tana Toraja Audiens ITB Bahas Penerimaan Maba

    Bupati Tana Toraja Audiens ITB Bahas Penerimaan Maba

    • calendar_month Rab, 15 Apr 2026
    • account_circle BeritaTerkini
    • visibility 71
    • 0Komentar

    BERITATERKINI, MAKALE, Pemerintah Tana Toraja audiensi daring Institut Teknologi Bandung, Senin (13/4/26). Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeg, didampingi Ketua TP PKK Tana Toraja, Dr Erni Yetti Riman, serta sejumlah Kepala OPD terkait turut serta audiensi merupakan tindak lanjut undangan pihak ITB pembahasan Program Penerimaan Mahasiswa baru (Maba) serta Program Pra-Universitas bagi calon mahasiswa dari daerah, […]

  • Bupati Tana Toraja Pimpin Rakor RRPH

    Bupati Tana Toraja Pimpin Rakor RRPH

    • calendar_month Jum, 12 Jun 2026
    • account_circle BeritaTerkini
    • visibility 32
    • 0Komentar

    BERITATERKINI, MAKALE, Bupati dr. Zadrak, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tana Toraja, Micha Lempang, Kamis (11/6) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Retribusi Rumah Potong Hewan (RRPH) di Ruang Pola Kantor Bupati. Rakor membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan (RRPH) secara efektif, transparan, dan berkelanjutan. […]

expand_less